INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V

1. Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan investigasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah V menyelenggarakan fungsi :
   a. Pengusulan program pengawasan Perangkat Daerah bidang pencegahan dan investigasi;
   b. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat, informasi dari media dan Aparat Penegak Hukum (APH);
   c. pelaksanaan program pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi;
   d. pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah;
   e. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang;
   f. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
   g. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;
   h. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
   i. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi;
   j. pengkoordinasian pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;
   k. perencanaan operasional dan pelaksana urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapat keterangan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan;
   l. pemberian keterangan ahli di persidangan;
   m. perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan usul pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum melalui Inspektur;
   n. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;
   o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
3. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah V dibantu oleh Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah.